New game
Download
Get Academic Plan
Share game
Integrate it into your platform

You can integrate the game into an LMS compatible with LTI 1.1 or LTI 1.3 such as Canvas, Moodle, or Blackboard. This way, the scores will be automatically saved into the platform’s gradebook.
Download
You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Google Classroom with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Google Classroom, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Microsoft Teams with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Microsoft Teams, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Downloading games is an exclusive feature for users with an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get your Academic Plan or your Commercial Plan now and start integrating your games into your LMS, website or blog.

If you wish, you can download a demo game here and test its integration:

Pancasila sebagai Ideologi Negara: Makna, Relasi, dan Implementasi Global

Fill in the Blanks

Played 2

About this activity

Peserta mendeskripsikan arti tiap sila, menjelaskan konsep ideologi beserta karakteristiknya, dan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara melalui studi kasus

Created by

Indonesia

Download the paper version to play

Make your own free game from our game creator
Compete against your friends to see who gets the best score in this game

Top Games

%
Anonymous
Anonymous
%
%
%
You have exceeded the maximum number of games you can print with your current Plan.

To print as many games as you want, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Print your game
Pancasila sebagai Ideologi Negara: Makna, Relasi, dan Implementasi Global
 

Fill in the Blanks

Pancasila sebagai Ideologi Negara: Makna, Relasi, dan Implementasi GlobalOnline version

Peserta mendeskripsikan arti tiap sila, menjelaskan konsep ideologi beserta karakteristiknya, dan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara melalui studi kasus

by Melon
1

bukan sekadar kumpulan sila yang ; setiap sila saling melengkapi dalam bangsa . Misalnya , prinsip ketuhanan memengaruhi etika sosial yang pada gilirannya mendukung penghormatan , sementara persatuan memerlukan keadilan sosial agar . Oleh karena itu penerapan satu sila seringkali memperkuat pelaksanaan sila lainnya , sehingga perlu diuji terhadap keseluruhan nilai Pancasila . Pemahaman hubungan fungsional antar - sila membantu warga membuat keputusan yang kontekstual dan berintegritas .

2

Sila pertama , , menegaskan pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai dasar moral bersama yang menghormati perbedaan agama . Makna praktisnya mencakup jaminan , pencegahan diskriminasi , dan tata nilai yang menjadi rujukan . Dalam kehidupan bernegara , sila ini mendorong kebijakan yang menjamin hak ibadah sekaligus antarumat . Pemahaman sila pertama menjadi landasan dialog antar dalam masyarakat majemuk .

3

Sila kedua mengandung ajakan untuk menghormati , menolak perlakuan sewenang - wenang , dan menjunjung prinsip keadilan dalam . Konsep beradab menekankan etika interaksi yang menjauhkan kekerasan serta menjunjung penghormatan terhadap individu . Implementasinya terlihat dalam hukum , layanan publik yang adil , dan pendidikan nilai kemanusiaan di sekolah . Dengan demikian sila ini menjadi tolok ukur kualitas perlindungan di negara .

4

berarti menyatukan berbagai suku , budaya , dan bahasa ke dalam yang inklusif . Nilai persatuan menuntut sikap mengedepankan sekaligus menghargai perbedaan lokal agar dapat dirasakan bersama . Dalam praktiknya , persatuan diuji ketika muncul konflik sektoral ; di sinilah peran , kompromi , dan kepemimpinan yang adil menjadi penyangga . Pendidikan kewarganegaraan yang menekankan rasa kebangsaan memainkan peran penting dalam membangun solidaritas antarkelompok .

5

Sila keempat menempatkan di tangan yang diwujudkan melalui mekanisme yang beretika , termasuk untuk mufakat . Nilai ini menekankan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan suara mayoritas dan perlindungan agar kebijakan adil dan berkelanjutan . Musyawarah membuka ruang partisipasi warga sehingga kebijakan meningkat dan praktik demokrasi menjadi bermartabat . Pendidikan politik yang memadai diperlukan agar pemilih dapat berkontribusi secara kritis dan bertanggung jawab .

6

menuntut peluang ekonomi , akses pendidikan , dan layanan kesehatan yang merata untuk seluruh rakyat . Prinsip ini menolak akumulasi kekayaan pada segelintir pihak tanpa mekanisme yang adil , sehingga kebijakan fiskal dan sosial perlu diarahkan untuk mengurangi . Implementasinya melibatkan program pro - rakyat , regulasi pasar , dan bagi kelompok rentan . Indikator keadilan sosial sering digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan inklusif .

7

Pancasila sering disebut terbuka karena menyediakan kerangka nilai untuk menyesuaikan kebijakan dengan zaman tanpa kehilangan . Sebagai ideologi , Pancasila menyatukan aspek moral , politik , dan sosial yang menjadi pedoman penyusunan konstitusi dan peraturan . Sifat terbuka ini memungkinkan sambil menjaga konsistensi nilai dasar bangsa . Pemahaman karakter ideologi membantu warga kebijakan yang bertentangan dengan nilai bersama .

8

dirumuskan sebagai dasar negara yang selanjutnya diaktualisasikan dalam konstitusi , yaitu , sehingga nilai - nilai dasar harus tercermin dalam norma hukum . UUD 1945 menerjemahkan prinsip - prinsip Pancasila ke dalam struktur kenegaraan , dan kewajiban warga , serta mekanisme pengawasan lembaga - lembaga negara . Hubungan ini memastikan bahwa yang dibuat pararel dengan nilai Pancasila agar tidak bertentangan dengan . Peran lembaga konstitusional menjadi krusial untuk menjaga konsistensi ini .

9

Ciri utama Pancasila meliputi , keseimbangan antara dan kolektif , serta yang menekankan solusi kontekstual . Berbeda dengan ideologi , Pancasila memberi ruang bagi dialog antarnilai dan penyesuaian kebijakan nyata . Sifat ini membuat Pancasila relevan untuk digunakan sebagai pedoman yang berorientasi pada . Warga yang memahami ciri - ciri tersebut akan lebih mampu membedakan kebijakan populis dari kebijakan yang berlandaskan nilai .

10

berfungsi menguji undang - undang terhadap sehingga menjadi penjaga konsistensi hukum dengan nilai dasar negara . Keberadaan lembaga ini memastikan bahwa yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila dapat melalui mekanisme . Peran pengawasan semacam ini penting untuk mencegah legislasi yang melanggar dan prinsip konstitusional . Oleh sebab itu , independensi dan akses publik terhadap lembaga menjadi elemen penentu efektivitasnya .

Are you sure you want to leave the page?

If you leave the page, you will lose your game progress.