MEMAHAMI UU KEPAILITAN & PKPU

Froggy Jumps

Played 0

Create copy

About this activity

MEMAHAMI UU KEPAILITAN & PKPU

Created by

Fadhilah Alfreda Ferawati

Indonesia

Download the paper version to play

Top 10 results

There are still no results for this game. Be the first to stay in the ranking! Log in to identify yourself.

Make your own free game from our game creator

Compete against your friends to see who gets the best score in this game

Make challenge

Bill of Rights Game - The Constitutionalist

Doni The Don

United States

(90)

Test your knowledge on the Bill of Rights. A fun way to test your knowledge and focus on where you need to improve.
Ethos, Pathos, and Logos Quiz

Kristine Vester

United States

(132)

Test your knowledge of ethos, pathos, and logos with these 10 questions on examples of persuasive techniques.
The Integumentary System

Breanna Nesbitt

United States

(58)

Functions and Structures of the skin
pizza

Lorelay Tyana

Romania

(262)

joc despre pizza
Phlebotomy Order of Draw Quiz

Pamela Chapman

United States

(60)

Test your knowledge of the order of draw in Phlebotomy with these 10 questions!

		%
	Anonymous	%
		%
		%

Print your game

MEMAHAMI UU KEPAILITAN & PKPU


Froggy Jumps MEMAHAMI UU KEPAILITAN & PKPUOnline version MEMAHAMI UU KEPAILITAN & PKPU by Fadhilah Alfreda Ferawati 1 Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, apa tujuan utama dari mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)? a Menghapus seluruh utang debitur tanpa syarat agar usaha dapat berjalan kembali b Melakukan likuidasi aset debitur secara langsung untuk membagikan nya kepada kreditur c Memberikan kesempatan kepada debitur menyusun rencana perdamaian dan menghindari kepailitan 2 Apabila permohonan PKPU Sementara diajukan oleh Debitur, paling lambat berapa hari Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan tersebut sejak pendaftaran? a 40 hari b 3 hari c 45 hari 3 Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU 37/2004, salah satu syarat agar rencana perdamaian dapat diterima oleh Kreditur Konkuren adalah persetujuan dari... a Seluruh Kreditur Konkuren yang terdaftar tanpa memedulikan jumlah kehadiran. b Disetujui > ½ kreditur hadir dan mewakili ≥ ⅔ tagihan. c Minimal 2/3 jumlah Kreditur Konkuren yang hadir, mewakili lebih dari 1/2 bagian tagihan. 4 Apa akibat hukum proses PKPU terhadap kapasitas debitur dalam melakukan tindakan kepengurusan atas hartanya? a Debitur kehilangan seluruh hak keperdataannya dan digantikan sepenuhnya oleh Hakim Pengawas. b Seluruh aset debitur otomatis disita oleh negara untuk membayar utang pajak. c Debitur hanya dapat mengurus atau mengalihkan harta dengan persetujuan Pengurus 5 Bagaimanakah status utang baru yang timbul setelah putusan PKPU diucapkan oleh pengadilan? a Menjadi utang harta PKPU dan harus dibayar lebih dahulu. b Utang tersebut otomatis dianggap gugur demi hukum. c Pembayarannya disetarakan dengan Kreditur Konkuren lama. 6 Dalam studi kasus PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), mengapa penyelesaian melalui PKPU dinilai lebih tepat dibandingkan dengan kepailitan? a Karena PT MSU tidak memiliki aset sama sekali untuk dibagikan kepada kreditur. b Karena Kreditur Separatis menolak segala bentuk likuidasi secara sepihak. c Karena PT MSU masih beroperasi dan memiliki prospek usaha 7 Pada hasil pemungutan suara (voting) proposal perdamaian PT MSU, berapakah persentase Kreditur Konkuren yang menyatakan setuju? a 100% b 99,2% c 66,7% 8 Apa yang dimaksud dengan istilah "homologasi" dalam proses PKPU? a Putusan sidang permusyawaratan hakim yang menyatakan sahnya perdamaian antara debitur dan kreditur. b Pencabutan izin usaha pengembang oleh otoritas berwenang. c Putusan pengadilan yang menyatakan debitur resmi pailit. 9 Bagaimana status kapasitas hukum Direksi PT MSU dalam mengurus aset perusahaan setelah putusan homologasi diucapkan? a Direksi tetap harus meminta persetujuan Pengurus untuk setiap transaksi. b Direksi kembali berwenang mengurus dan mengalihkan aset perusahaan. c Hak pengurusan aset beralih sepenuhnya menjadi milik perwakilan kreditur. 10 Berdasarkan Pasal 291 ayat (2) UU 37/2004, apa konsekuensi hukum jika PT MSU di kemudian hari lalai atau gagal melaksanakan kewajiban skema restrukturisasi yang telah disahkan? a Seluruh utang debitur otomatis dianggap lunas sebagai sanksi bagi kreditur. b Debitur hanya dikenakan denda administratif oleh Pengadilan Niaga. c Debitur hanya dikenakan denda administratif oleh Pengadilan Niaga. 11 Menurut skema pemenuhan kewajiban pasca-homologasi PT MSU, penyelesaian utang dibagi secara terstruktur ke dalam berapa kategori? a 3 b 4 c 5 12 Pasal berapakah dalam UU No. 37 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa putusan homologasi bersifat mengikat secara kolektif bagi seluruh kreditur? a Pasal 225 ayat (2) b Pasal 286 c Pasal 222 ayat (1)

You can integrate the game into an LMS compatible with LTI 1.1 or LTI 1.3 such as Canvas, Moodle, or Blackboard. This way, the scores will be automatically saved into the platform’s gradebook.

MEMAHAMI UU KEPAILITAN & PKPU

Froggy Jumps

About this activity

Created by

Download the paper version to play

Top Games

Froggy Jumps

Bill of Rights Game - The Constitutionalist

Froggy Jumps

Ethos, Pathos, and Logos Quiz

Froggy Jumps

The Integumentary System

Froggy Jumps

pizza

Froggy Jumps

Phlebotomy Order of Draw Quiz

Froggy Jumps

MEMAHAMI UU KEPAILITAN & PKPUOnline version

by Fadhilah Alfreda Ferawati

Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, apa tujuan utama dari mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

Apabila permohonan PKPU Sementara diajukan oleh Debitur, paling lambat berapa hari Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan tersebut sejak pendaftaran?

Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU 37/2004, salah satu syarat agar rencana perdamaian dapat diterima oleh Kreditur Konkuren adalah persetujuan dari...

Apa akibat hukum proses PKPU terhadap kapasitas debitur dalam melakukan tindakan kepengurusan atas hartanya?

Bagaimanakah status utang baru yang timbul setelah putusan PKPU diucapkan oleh pengadilan?

Dalam studi kasus PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), mengapa penyelesaian melalui PKPU dinilai lebih tepat dibandingkan dengan kepailitan?

Pada hasil pemungutan suara (voting) proposal perdamaian PT MSU, berapakah persentase Kreditur Konkuren yang menyatakan setuju?

Apa yang dimaksud dengan istilah "homologasi" dalam proses PKPU?

Bagaimana status kapasitas hukum Direksi PT MSU dalam mengurus aset perusahaan setelah putusan homologasi diucapkan?

Berdasarkan Pasal 291 ayat (2) UU 37/2004, apa konsekuensi hukum jika PT MSU di kemudian hari lalai atau gagal melaksanakan kewajiban skema restrukturisasi yang telah disahkan?

Menurut skema pemenuhan kewajiban pasca-homologasi PT MSU, penyelesaian utang dibagi secara terstruktur ke dalam berapa kategori?

Pasal berapakah dalam UU No. 37 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa putusan homologasi bersifat mengikat secara kolektif bagi seluruh kreditur?