New game
Download
SCORM download
To be used in an LMS (Moodle, Blackboard...)
Regular download
To be published on a website or blog.
Downloading games is an exclusive feature for users with an Academic Plan or a Commercial Plan.
Get your Academic Plan or your Commercial Plan now and start integrating your games into your LMS, website or blog.
Get Academic Plan
If you wish, you can download a demo game here and test its integration:
Share game
Slideshow
Slideshow

BAB 10 - Penegakan Hukum Dan Peran Lembaga Konstitusi Di Indonesia

Integrate it into your platform
G. Classroom M. Teams
You can integrate the game into an LMS compatible with LTI 1.1 or LTI 1.3 such as Canvas, Moodle, or Blackboard. This way, the scores will be automatically saved into the platform’s gradebook.
Download
You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Google Classroom with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Google Classroom, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get Academic Plan
You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Microsoft Teams with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Microsoft Teams, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get Academic Plan
Downloading games is an exclusive feature for users with an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get your Academic Plan or your Commercial Plan now and start integrating your games into your LMS, website or blog.

If you wish, you can download a demo game here and test its integration:

Get Academic Plan

BAB 10 - Penegakan Hukum Dan Peran Lembaga Konstitusi Di Indonesia

Slideshow

Played 0
Create copy

About this activity

Mari kita belajar bersama!!

Created by

Anisahh Eka Widiarti30
Anisahh Eka Widiarti30
Indonesia

Download the paper version to play

Make your own free game from our game creator
Compete against your friends to see who gets the best score in this game
Make challenge

Top Games

 %
Anonymous
Anonymous
 %
%
%
You have exceeded the maximum number of games you can print with your current Plan.

To print as many games as you want, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get Academic Plan
Print your game
BAB 10 - Penegakan Hukum Dan Peran Lembaga Konstitusi Di Indonesia
 

BAB 10 - Penegakan Hukum Dan Peran Lembaga Konstitusi Di IndonesiaOnline version

Mari kita belajar bersama!!

by Anisahh Eka Widiarti30
1

PENEGAKAN HUKUM DAN PERAN LEMBAGA KONSTITUSI DI INDONESIA

Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai penegakan hukum dan peran lembaga konstitusi di indonesia

2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Sub CPMK 10: Menganalisis Penegakan Hukum dan Peran Lembaga Konstitusi di Indonesia 

3

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Sub CPMK 10: Menganalisis Penegakan Hukum dan Peran Lembaga Konstitusi di Indonesia 

4

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Sub CPMK 10: Menganalisis Penegakan Hukum dan Peran Lembaga Konstitusi di Indonesia 

5

VIDEO PEMBELAJARAN

QR

Perhatikan video berikut ini!

6

Peran Lembaga negara dalam implementasi dan penegakan hukum di Indonesia

Peran Lembaga Negara dalam Implementasi dan Penegakan Hukum di Indonesia

  • Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945).
  • Penegakan hukum adalah kunci untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban masyarakat.
  • Melibatkan sinergi berbagai lembaga negara sesuai fungsinya.
7

Peran Lembaga negara dalam implementasi dan penegakan hukum di Indonesia

Peran Lembaga Negara dalam Implementasi dan Penegakan Hukum di Indonesia

  • Kepolisian RI (POLRI)

Tugas: Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana; memelihara keamanan dan ketertiban; melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

  • Kejaksaan RI

Tugas: Penuntutan perkara pidana; melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan; melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi).

  • Mahkamah Agung (MA) & Badan Peradilan di Bawahnya

Tugas: Kekuasaan Kehakiman; mengadili dan memutus perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi (MA). Menegakkan hukum dan keadilan.

8

Mekanisme Judicial Review

  • Judicial Review adalah wewenang lembaga peradilan untuk menguji keabsahan suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Tujuan Utama:

  • Menjaga Supremasi Konstitusi/Hukum.
  • Melindungi Hak Konstitusional warga negara.

Dua Lembaga Pelaksana di Indonesia:

  1. Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Menguji UU terhadap UUD 1945.
  2. Mahkamah Agung (MA) yaitu Menguji Peraturan di bawah UU terhadap UU.
9

Mekanisme Judicial Review

Mekanisme Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK)

1. Pengajuan Permohonan:

  • Diajukan secara tertulis (offline/online) kepada MK.
  • Harus mencantumkan legal standing pemohon dan posita (alasan permohonan).

2. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan:

  • Dilakukan oleh Panel Hakim.
  • Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
  • Jika kurang jelas, pemohon diberi kesempatan untuk perbaikan.

3. Sidang Pemeriksaan Lanjutan:

  • Sidang Pleno oleh 9 Hakim Konstitusi.
  • Mendengarkan keterangan Pemohon, Pemerintah (Presiden), DPR, serta Saksi dan Ahli.

4. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH):

  • Hakim membahas dan mengambil keputusan secara tertutup berdasarkan fakta persidangan.

5. Sidang Pengucapan Putusan:

  • Putusan dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
  • Putusan bersifat Final dan Mengikat (erga omnes), artinya berlaku seketika dan untuk semua orang.
  • Jenis Putusan: Menolak, Mengabulkan, atau Tidak Dapat Diterima.
10

Mekanisme judicial review

Mekanisme Judicial Review

  • Permohonan diajukan ke MA melalui Pengadilan Negeri/Tata Usaha Negara.
  • MA memeriksa dan memutus apakah peraturan di bawah UU tersebut bertentangan dengan UU.
  • Jika dikabulkan, MA menyatakan peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku umum.
11

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

  • Definisi: Sengketa yang timbul akibat satu lembaga negara (LN) merasa kewenangan konstitusionalnya dikurangi, diambil, dihalangi, atau dirugikan oleh tindakan lembaga negara lain.
  • Tujuan: Memastikan setiap Lembaga Negara menjalankan kewenangannya sesuai batasan yang diberikan oleh UUD 1945.
  • Lembaga yang Berwenang Memutus: Mahkamah Konstitusi (MK).
12

Peran masyarakat sipil dalam pengawasan konstitusi

Peran masyarakat sipil dalam pengawasan konstitusi

Dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

  1. Memantau kebebasan berpendapat, mengajukan gugatan terhadap kebijakan diskriminatif.
  2. Mengawasi anggaran dan kekayaan pejabat, mengajukan Judicial Review terhadap UU yang melemahkan lembaga anti-korupsi.
  3. Mengawasi proses Pemilu dan Pilkada, menuntut transparansi, dan mengajukan gugatan hasil Pemilu jika terjadi kecurangan.
  4. Membela hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
13

TERIMA KASIH!

 
Are you sure you want to leave the page?

If you leave the page, you will lose your game progress.