New game
Download
Get Academic Plan
Share game
Integrate it into your platform

You can integrate the game into an LMS compatible with LTI 1.1 or LTI 1.3 such as Canvas, Moodle, or Blackboard. This way, the scores will be automatically saved into the platform’s gradebook.
Download
You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Google Classroom with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Google Classroom, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Microsoft Teams with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Microsoft Teams, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Downloading games is an exclusive feature for users with an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get your Academic Plan or your Commercial Plan now and start integrating your games into your LMS, website or blog.

If you wish, you can download a demo game here and test its integration:

BAB 8 - Pembatasan Kekuasaan dalam Konstitusi

Slideshow

Played 2

About this activity

Mari belajar bersama!

Created by

Indonesia

Download the paper version to play

Make your own free game from our game creator
Compete against your friends to see who gets the best score in this game

Top Games

%
Anonymous
Anonymous
%
%
%
You have exceeded the maximum number of games you can print with your current Plan.

To print as many games as you want, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Print your game
BAB 8 - Pembatasan Kekuasaan dalam Konstitusi
 

BAB 8 - Pembatasan Kekuasaan dalam KonstitusiOnline version

Mari belajar bersama!

by Anisahh Eka Widiarti30
1

PEMBATASAN KEKUASAAN DALAM KONSTITUSI

Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pembatasan kekuasaan dalam konstitusi

2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Sub-CPMK 8

Mahasiswa mampu menganalisis pembatasan kekuasaan dalam konstitusi

3

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Sub-CPMK 8: Menganalisis Pembatasan Kekuasaan dalam Konstitusi

4

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Sub-CPMK 8: Menganalisis Pembatasan Kekuasaan dalam Konstitusi

5

VIDEO PEMBELAJARAN

QR

Simaklah vidio pembelajaran berikut!

6

Teori Trias Politika (Montesquieu)

  • Diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu dalam bukunya “L’Esprit des Lois” (The Spirit of Laws) tahun 1748.
  • Tujuan utama yaitu mencegah kekuasaan terpusat pada satu tangan (anti tirani).
  • Kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang utama agar saling mengontrol.
7

Tiga Cabang Kekuasaan Menurut Trias Politika

Tiga Cabang Kekuasaan Menurut Trias Politika

Legislatif :

Fungsinya membuat undang-undang

Lembaga di Indonesia DPR dan DPD

Eksekutif :

Fungsinya melaksanakan undang-undang

Lembaga di Indonesia Presiden dan Wakil Presiden

Yudikatif:

Fungsinya menegakkan hukum dan mengadili

Lembaga di indonesia Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)

8

Checks and Balances dalam Negara Demokratis

  • Checks adalah kontrol atau pengawasan antar lembaga negara.
  • Balances adalahkeseimbangan agar tidak ada lembaga yang terlalu kuat.
  • Prinsip ini menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan demokratis.

Contoh dalam praktik:

  • DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat untuk mengawasi Presiden.
  • MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945.
  • Presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR, tetapi tidak dapat menetapkannya sendiri.
9

Peran Konstitusi dalam Membatasi Kekuasaan

  • Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan negara.
  • Berfungsi sebagai:
  1. Alat pengendali kekuasaan (limiting power).
  2. Pedoman penyelenggaraan negara.
  3. Pelindung hak-hak warga negara.
10

Pembatasan Kekuasaan Eksekutif

  • Lembaga eksekutif dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri yang membantu dalam berbagai bidang.
  • Presiden tidak dapat membuat undang-undang sendiri, hanya mengusulkan.
  • Masa jabatan dibatasi maksimal dua periode (Pasal 7 UUD 1945).
  • Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR melalui putusan MK jika terbukti melanggar hukum atau konstitusi.
11

Pembatasan Kekuasaan Legislatif

  • Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  • DPR tidak boleh mengintervensi kekuasaan yudikatif.
  • Produk hukum DPR dapat dibatalkan oleh MK jika bertentangan dengan UUD 1945.
  • DPR juga diawasi oleh publik dan lembaga penegak hukum agar tidak menyalahgunakan fungsi pengawasan.
12

Pembatasan Kekuasaan Yudikatif

  • Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
  • Hakim harus independen dan bebas dari intervensi politik.
  • Putusan pengadilan wajib berdasarkan hukum dan keadilan, bukan kepentingan kekuasaan.
  • Ada Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi perilaku hakim agar tetap beretika dan profesional.
13

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

  • Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen.
  • Menganut sistem pemisahan kekuasaan yang saling mengawasi (checks and balances).
  • Lembaga-lembaga negara utama:
  • MPR – menetapkan dan mengubah UUD.
  • Presiden – kepala negara dan pemerintahan.
  • DPR & DPD – fungsi legislasi dan pengawasan.
  • MA, MK, KY – kekuasaan kehakiman.
  • BPK – memeriksa keuangan negara secara independen.
14

Terima kasih

Terima kasih! Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya!

Are you sure you want to leave the page?

If you leave the page, you will lose your game progress.