PAJAK PENGHASILAN FINAL KELAS XI SMK MATA PELAJARAN PERPAJAKAN
1
Bapak Dedi adalah seorang investor yang aktif melakukan perdagangan di bursa efek. Pada tahun ini, ia memperoleh penghasilan dari penjualan saham, sekuritas lainnya, dan juga transaksi derivatif berupa kontrak berjangka. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, penghasilan yang ia peroleh tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final. Untuk mengetahui dasar hukum pengenaan PPh final atas penghasilan yang diperolehnya. Undang-undang manakah yang yang mengatur hal tersebut?
2
PT. Abadi Jaya, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menjual sahamnya sebanyak 100.000 lembar pada harga Rp5.000 per lembar. Transaksi ini dilakukan secara normal melalui bursa efek. Berapa persentase tarif Pajak Penghasilan (PPh) final yang harus dipotong dari total nilai transaksi penjualan saham tersebut?
3
Pak Budi adalah seorang investor yang aktif bertransaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Pada bulan ini, ia berhasil menjual beberapa sahamnya dengan total nilai transaksi sebesar Rp200.000.000. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penghasilan dari penjualan saham tersebut akan dikenakan PPh final sebesar 0,1%. Berdasarkan kasus ini, nilai mana yang akan menjadi dasar untuk menghitung PPh final yang harus dibayarkan Pak Budi?
4
Seorang investor, Bapak Budi, berencana menjual sebagian saham pendiri miliknya di sebuah perusahaan yang baru saja melakukan penawaran umum perdana. Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, saham yang ia miliki tersebut akan dikategorikan sebagai "saham pendiri" jika diperoleh dengan harga akuisisi yang nilainya di bawah persentase tertentu dari harga saham perdana saat ini. Berapakah persentase harga akuisisi tersebut yang menjadi batas penentuannya?
5
Seorang pengembang properti sedang mempersiapkan dokumen pajak untuk penjualan salah satu unit apartemennya. Untuk transaksi pengalihan kepemilikan aset berupa bangunan, ia harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2016. Apa nama lengkap dari peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum pengenaan PPh final ini?
6
Seorang individu bernama Budi, seorang karyawan swasta, berencana menjual sebidang tanah warisan yang diperolehnya. Nilai bruto transaksi penjualan tanah tersebut adalah Rp55.000.000,00. Penghasilan Budi selama setahun berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan kondisi ini, apakah Budi dikenakan PPh final atas pengalihan hak tanah tersebut?
7
Sebuah perusahaan swasta ingin berpartisipasi dalam proyek pembangunan infrastruktur nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Perusahaan tersebut akan mengalihkan sebagian kepemilikan tanah yang mereka miliki kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk proyek tersebut. Berapa tarif Pajak Penghasilan (PPh) final yang akan dikenakan atas transaksi pengalihan tanah ini?
8
Pak Bagus memiliki sebuah ruko yang ia sewakan kepada sebuah perusahaan dengan nilai sewa kotor sebesar Rp100.000.000 per tahun. Berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, penghasilan sewa yang diterima Pak Budi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final. Berapakah tarif PPh Final yang harus dibayar oleh Pak Budi atas penghasilan sewa ruko tersebut?
9
Pada awal tahun 2025, Pak Budi menyewakan ruko miliknya yang berlokasi di Jakarta Pusat kepada sebuah perusahaan senilai Rp250.000.000 untuk jangka waktu satu tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2016, penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan ini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif 10%. Untuk menghitung besaran PPh final yang harus disetorkan oleh Pak Budi, dasar penghitungan yang digunakan adalah...
10
Pemerintah Indonesia, melalui PP No. 9 Tahun 2022, menetapkan pengenaan PPh final untuk bidang usaha yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan perencanaan proyek. Usaha yang dimaksud mencakup semua layanan yang menyediakan keahlian profesional untuk merealisasikan rencana pembangunan menjadi bentuk fisik, atau aktivitas konsultasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pengawasan.
Berdasarkan deskripsi di atas, layanan apa yang secara tepat didefinisikan sebagai "jasa konstruksi"?
11
Seorang insinyur bernama Ardi sedang mempersiapkan presentasi tentang klasifikasi bisnis jasa konstruksi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa ada dua kategori utama: jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, serta jasa pelaksana konstruksi. Namun, Ardi ingin menekankan bahwa terdapat kategori ketiga yang menggabungkan fungsi perencanaan, pengadaan, dan pembangunan. Kategori apakah yang sedang Ardi deskripsikan?
12
Sebuah perusahaan konsultan arsitektur ingin mendapatkan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) untuk kualifikasi Kecil 1 (K1) dalam jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi. Berapakah nilai kekayaan bersih paling minim yang harus dimiliki oleh perusahaan tersebut agar dapat memenuhi syarat?
13
Ibu Tuti adalah seorang pemilik perusahaan di bidang jasa perencanaan konstruksi. Untuk memperluas pangsa pasar dan mendapatkan kontrak proyek dengan nilai yang lebih besar, ia berencana untuk meningkatkan kualifikasi perusahaannya dari yang ada saat ini ke kualifikasi Menengah 1 (M1).
Berdasarkan peraturan mengenai kualifikasi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, berapakah kekayaan bersih minimal yang harus dimiliki oleh perusahaan Ibu Tuti untuk mencapai kualifikasi M1?
14
Sebuah perusahaan konsultan konstruksi yang ingin meningkatkan kualifikasinya menjadi Kecil 1 (K1) harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki pengalaman kerja kumulatif selama 4 tahun terakhir. Berapakah nilai kumulatif minimum yang harus dimiliki perusahaan tersebut untuk setiap subklasifikasi yang dimilikinya?
15
Pak Edi adalah seorang konsultan yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi untuk perusahaannya di bidang jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi. Saat ini, perusahaannya memiliki kualifikasi usaha menengah 1 (M1). Berdasarkan peraturan terbaru, pengalaman kerja apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan Pak Edi untuk mempertahankan atau mendapatkan kualifikasi tersebut?
16
PT Karya Abadi adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam jasa pelaksana konstruksi. Berdasarkan klasifikasi usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR, perusahaan ini telah memenuhi persyaratan kekayaan bersih, pengalaman akumulatif, dan kemampuan pelaksanaan pekerjaan sehingga ditetapkan berada dalam kualifikasi Kecil 2 (K2). Berdasarkan peraturan tersebut, berapa rentang kekayaan bersih yang menjadi salah satu syarat bagi PT Karya Abadi untuk berada dalam kualifikasi ini?
17
PT Bangun Karya Sejati adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah, perusahaan harus memiliki kualifikasi yang sesuai. Berdasarkan dokumen, PT Bangun Karya Sejati memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Kecil 2 (K2). Berapakah nilai maksimal dari sebuah proyek yang dapat dikerjakan oleh PT Bangun Karya Sejati berdasarkan kemampuan pelaksanaan pekerjaannya?
18
PT. Global Kontruksi adalah sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi dan berambisi untuk mencapai kualifikasi tertinggi, yaitu Kualifikasi Besar 2 (B2). Berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam dokumen yang Anda berikan, berapa total pengalaman kumulatif yang harus dimiliki oleh PT. Global Kontruksi dalam 10 tahun terakhir untuk bisa mendapatkan kualifikasi tersebut?
19
Sebuah perusahaan kontraktor ternama sedang mengevaluasi pengalamannya untuk mengajukan kenaikan kualifikasi menjadi kualifikasi Besar 1 (B1) di bidang jasa pelaksana konstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR, kualifikasi ini memiliki beberapa syarat. Berapa nilai minimum total pengalaman yang harus dimiliki perusahaan tersebut agar memenuhi syarat untuk kualifikasi Besar 1 (B1)?
20
Sebuah perusahaan kontraktor bernama PT Bangun Jaya bergerak di bidang jasa perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan gedung perkantoran. Untuk proyek terbarunya, PT Bangun Jaya belum memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). Berapakah tarif Pajak Penghasilan (PPh) final yang akan dikenakan atas penghasilan dari jasa yang diberikan oleh PT Bangun Jaya?
Penjelasan
Penghasilan dari transaksi penjualan saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan modal ventura akan dikenakan PPh final berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Soal ini menguji pemahaman Anda tentang Pajak Penghasilan (PPh) final yang dikenakan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif PPh final yang berlaku untuk semua transaksi penjualan saham sekuritas lainnya di bursa efek adalah 0,1%.
Dasar penghitungan tarif PPh final 0,1% atas transaksi penjualan saham dan sekuritas lainnya adalah jumlah bruto nilai transaksi penjualan, bukan nilai bersih atau keuntungan. Ini berarti PPh dihitung dari total nilai penjualan sebelum dikurangi biaya apapun.
Saham pendiri didefinisikan sebagai "saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana". Batasan ini digunakan untuk mengenakan PPh final dengan tarif 0,5% pada transaksi penjualan saham pendiri.
PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, dikecualikan dari pengenaan PPh final
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan kepada pemerintah, atau badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0%. Hal ini berlaku untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam skenario ini, pengalihan tanah kepada BUMN yang ditugaskan untuk proyek pembangunan infrastruktur termasuk dalam kategori ini, sehingga dikenakan tarif PPh final 0%.
Pengenaan PPh final atas penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan diatur dalam PP No. 34 Tahun 2016. Besarnya tarif PPh final yang dikenakan atas transaksi ini adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Penghasilan sewa ruko yang diterima Pak Budi termasuk dalam kategori ini, sehingga tarif pajak yang berlaku adalah 10%.
Besarnya tarif PPh final yang dikenakan atas transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Istilah "bruto" merujuk pada keseluruhan nilai transaksi sebelum dikurangi biaya apapun. Oleh karena itu, dalam kasus Pak Budi, dasar penghitungan PPh final adalah seluruh nilai sewa ruko sebesar Rp250.000.000.
Pilihan A, B, D, dan E tidak akurat karena membatasi definisi "jasa konstruksi" menjadi hanya satu aspek, padahal dokumen menjelaskan bahwa jasa konstruksi mencakup baik pekerjaan konsultasi maupun pekerjaan konstruksi itu sendiri.
Soal ini menggambarkan skenario di mana Ardi, seorang insinyur, sedang menjelaskan klasifikasi tersebut, dan jawaban yang dicari adalah kategori ketiga yang menggabungkan fungsi perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, yang sesuai dengan definisi dari pekerjaan konstruksi terintegrasi. Meskipun pilihan "C. Jasa desain dan bangun" mirip, istilah yang secara spesifik digunakan dalam dokumen untuk menjelaskan model gabungan adalah "Pekerjaan konstruksi terintegrasi"
Salah satu syarat untuk mendapatkan kualifikasi Kecil 1 (K1) bagi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi adalah memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp50 juta.
Kualifikasi Menengah 1 (M1) untuk usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi mensyaratkan kekayaan bersih minimal sebesar paling sedikit Rp150 juta.
Pengalaman kerja yang disyaratkan untuk kualifikasi Kecil 1 (K1) adalah "Pengalaman pekerjaan konsultasi kualifikasi K1 selama 4 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp500 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki."
Syarat pengalaman kerja untuk kualifikasi Menengah 1 (M1) adalah "Pengalaman kerja melaksanakan subkualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif paling sedikit Rp750 juta dalam kurun 10 tahun atau Rp750 juta bagi badan usaha baru dari pengalaman PJT/PJK". Pilihan jawaban lain merujuk pada kualifikasi atau jenis pekerjaan yang berbeda.
Untuk kualifikasi Kecil 2 (K2) , rentang kekayaan bersih yang disyaratkan adalah Rp200 juta < x < Rp350 juta.
Kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi Kecil 2 (K2) memiliki batas kemampuan pelaksanaan pekerjaan sebesar Maks. Rp1,75 miliar. Oleh karena itu, PT Bangun Karya Sejati yang memiliki kualifikasi K2 tidak dapat mengerjakan proyek dengan nilai di atas batas tersebut.
Untuk mencapai kualifikasi Besar 2 (B2), perusahaan disyaratkan memiliki pengalaman akumulatif selama 10 tahun terakhir dengan nilai minimum sebesar Rp250 miliar.
kualifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi menunjukkan bahwa untuk mencapai kualifikasi Besar 1 (B1), salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki pengalaman akumulatif selama 10 tahun terakhir dengan nilai minimal Rp16,66 miliar.
Tarif PPh final sebesar 6% berlaku untuk jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi yang tidak mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau sertifikat kompetensi kerja untuk orang perorangan.
|
